tikungan tk: Artikel

Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan

Negara Pancasila Dikhianati Bangsa Sendiri

Indonesia merdeka bukan karena
kemurahan pemerintah Jepang, tetapi
atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa! Itulah keyakinan bangsa kita,
sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar
1945. Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) terbentuk atas lima
prinsip utama yang menempatkan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa di atas
prinsip Kemanusiaan, Persatuan,
Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila
menjadi Dasar Negara yang
seharusnya menginspirasi
kebudayaan Indonesia modern yang
bernafaskan nilai-nilai agama
(religius). Tetapi bangsa ini seringkali
berbuat kesalahan. Bahkan, berkalikali
terperosok ke dalam lubang yang
sama.

Sejarah telah mencatat, bahwa kemerdekaan Indonesia
merupakan buah keringat dari anak-anak bangsa sendiri.
Pada tanggal 7 September 1944, di hadapan Parlemen
Kerajaan Jepang, Perdana Menteri Kunaiko Koiso memang
pernah mengucapkan janjinya akan memberikan “kemerdekaan”
kepada Hindia Timur--sebelum menjadi Indonesia. Tetapi, sampai
memasuki tahun 1945, janji Koiso tidak pernah terwujud. Pada
tanggal 16 Agustus 1945, kaum muda revolusioner di bawah
komando Sjahrir berhasil memaksa Bung Karno dan Bung Hatta
untuk memproklamirkan Indonesia merdeka. Memanfaatkan
situasi politik yang tengah kacau di Jepang pasca bom atom di
Hiroshima (6 Agustus 1945). Kaum muda menghendaki Indonesia
merdeka lewat jerih payah sendiri, tidak mengharap belas kasih
dari Pemerintah Jepang. Kemerdekaan Indonesia yang berhasil
direbut dari penjajah Jepang merupakan berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa!
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa pula, bangsa
Indonesia berhasil mendirikan sebuah negara yang
menempatkan prinsip Ketuhanan di atas prinsip-prinsip lainnya.
Rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan manifestasi
dari prinsip utama dalam ajaran Islam (tauhid). Dengan demikian,
konsep Negara Pancasila, sekalipun secara eksplisit tidak
menyebutkan kata Islam, tetapi secara implisit merupakan
manifestasi dari negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam.
Negara Pancasila adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia
yang majemuk.

Sejarah Indonesia adalah sejarah negara yang unik. Sekalipun
bukan sebagai negara Teokrasi, tetapi prinsip-prinsip agama
(Islam) diterapkan di dalam negara. Oleh karena itu, menurut
Muhammad Ali, prinsip-prinsip negara sekuler tidak dapat
diterapkan di Indonesia. Jika benar Indonesia negara sekuler,
maka tidak mungkin dibentuk Departemen Agama. Negara juga
tidak mungkin menjamin kebebasan beragama kepada setiap
warganya.
Menurut Muhammad Ali, Negara Pancasila sebagai hybrid
budaya adalah jalan tengah antara negara agama dan negara
sekuler. Indonesia bukanlah negara sekuler dan juga bukan negara
agama. Akan tetapi, memisahkan agama dari kehidupan
bernegara jelas tidak mungkin di Indonesia. Menurut alumnus
Studi Islam dan Politik, Edinburgh University (Inggris) ini, Negara
Pancasila lebih cocok dengan tradisi agama dan politik di
Indonesia.
“Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945
ayat 1 memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan
negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, dan bukan
negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara
Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk
beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan
nilai-nilai Pancasila,” tulisnya.
Pancasila adalah sumber kebudayaan bangsa Indonesia
modern yang tidak perlu dipertentangkan dengan agama Islam.
Setiap sila dalam Pancasila harus menginspirasi setiap pikiran,
perilaku, dan tindakan seluruh bangsa. Dengan Pancasila, bangsa
Indonesia memiliki benteng pertahanan diri dari gempuran budaya
asing yang tidak sejalan dengan falsafah bangsa.
Namun sayang, bangsa ini harus kembali memasuki era
penjajahan baru ketika ideologi kapitalisme berhasil menawarkan
budaya konsumerisme kepada seluruh penduduk dunia, termasuk
Indonesia. Lembaga-lembaga penyandang dana internasional
sudah menjadi 'tuhan-tuhan' baru di zaman modern. Gempuran
budaya baru lewat kemajuan teknologi informasi juga telah
mengambangkan identitas budaya sendiri. Ritual agama telah
digeser dengan keasyikan menggunakan produk-produk teknologi
canggih. Nilai-nilai moral semakin kabur di zaman seperti
sekarang ini. Mana yang baik, mana yang buruk, sama sekali
tidak jelas. Di tengah kepungan ideologi kapitalisme dan budaya
tanding yang mengaburkan nilai-nilai ketimuran, bangsa ini justru
tidak mampu menunjukkan jati diri sebagai bangsa merdeka atas
berkat rahmat Allah SwT. Semangat kemerdekaan pada sekitar
66 tahun silam sudah tidak mampu lagi untuk membendung
kapitalisme dan budaya tanding.
Sampai memasuki tahun 2011,
hutang luar negeri Indonesia hampir
mendekati Rp. 2000 trilyun. Adalah
'omong kosong' jika Pemerintah saat ini
menjanjikan kemakmuran bangsa di
masa depan. Paradigma pembangunan
yang diterapkan Pemerintah cenderung
kapitalistik, tidak sejalan nilai-nilai budaya
bangsa. Kemakmuran atau kesejahteraan
hanya diukur sebatas materi,
sehingga nilai-nilai budaya bangsa kian
luntur. Budaya bangsa telah tergadaikan,
sementara kebebasan bangsa terbelenggu
oleh kebijakan lembaga-lembaga
penyandang dana internasional.
Ideologi kapitalisme sudah mencengkeram
seluruh sendi-sendi bangsa,
dan budaya sendiri telah tergerus
oleh budaya tanding yang tidak sejalan
dengan jati diri bangsa. Apakah Pemerintah
cukup bangga dengan maraknya produk-produk
teknologi canggih, sementara generasi muda malah tidak hafal
Pancasila? Apakah Pemerintah merasa cukup puas dengan
statistik pertumbuhan ekonomi, sementara konflik-konflik sektarian
masih berkecamuk di negeri ini?
Belum lama ini, beberapa sekolah Islam di beberapa daerah
melarang upacara bendera. Hasil survei sebuah media massa
pernah menyebutkan, banyak generasi muda yang tidak hafal
sila-sila dalam Pancasila. Kita juga masih ingat, sekelompok
Muslim di Tanah Air masih bercita-cita mendirikan Negara Islam
Indonesia.
Jangan salahkan mereka yang menolak upacara bendera di
sekolah. Jelas keliru, jika menyalahkan generasi muda yang lebih
hafal bonus-bonus kartu seluler ketimbang sila-sila dalam Pancasila.
Juga jangan salahkan mereka yang bercita-cita mendirikan Negara
Islam. Sebab, Negara Pancasila ini memang sudah dikhianati oleh
bangsa sendiri. Para pemegang kekuasaan di negeri ini banyak
yang bersikap tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Selama ini,
citra Negara Pancasila adalah negara sekuler yang memuakkan.
Padahal, para founding father bangsa ini mendirikan NKRI
berdasarkan Pancasila, sebuah bentuk negara yang sejalan
dengan nilai-nilai agama Islam.

Posted in Artikel , Hot | Senin, 25 Juni 2012|By Unknown ViewPost

INDONESIA NEGARA BERBUDAYA SEKULER?

Posted in Artikel , Hot | |By Unknown ViewPost

Artikel Yusril: Wamen Pasca Putusan MK Tetap Gelap Gulita

Ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra

WEBSITE Sekretariat Kabinet, Sabtu 9 Juni 2012, menginformasikan bahwa Presiden SBY telah menerbitkan Keppres No 65 Tahun 2012 yang mengangkat kembali semua Wakil Menteri (Wamen) ke posisi semula, kecuali Wamen ESDM yang wafat beberapa waktu yang lalu. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Untuk mendasari pengangkatan Wamen versi baru tersebut, Presiden telah menerbitkan Perpres No 60/2012 yang hingga hari ini belum dapat dibaca secara utuh seperti apa pengaturannya.

Website Sekretariat Kabinet menyebutkan keberadaan Perpres tersebut, namun ketika di-klik, sampai Minggu sore 10 Juni 2012, Perpres tersebut “not found” alias tidak dapat diakses.

Informasi yang didapat dari website Sekkab menyebutkan bahwa dalam Perpres 60/2012 Wakil Menteri berada (di bawah) dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugasnya, membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Rincian tugas Wakil Menteri diuraikan secara rinci dalam Pasal 3 Perpres tersebut antara lain adalah: a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian; b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian.

Kedudukan Wamen yang disebutkan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri sebagaimana disebutkan dalam Perpres 60/2102 itu tidaklah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 39/2012 yang mengatur struktur organisasi kementerian. Disebutkan dalam pasal itu bahwa struktur organisasi kementerian terdiri atas pimpinan, yakni menteri,

sekretariat jenderal sebagai pembantu pimpinan, direktur jenderal sebagai pelaksana tugas pokok, dan seterusnya. Keberadaan Wamen tidak ada dalam struktur organisasi kementerian. Namun keberadaannya disebutkan dalam Pasal 10 yang mengatakan “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Karena itu, dimanakah letak wakil Menteri itu dalam struktur organisasi kementerian tertentu itu?

Kebingungan yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu, diatur sendiri oleh Perpres 60/2012. Wakil menteri ditempatkannya secara struktural berada “(di bawah) dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Tugasnya adalah “membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”. Tugas Wamen dalam Perpres 60/2012 ini amatlah luas, yakni membantu menteri dalam memimpin dan melaksanakan hampir seluruh tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Kementerian Negara. Padahal

Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan keberadaan Wamen itu hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu. Bukan untuk membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian yang begitu luas sebagaimana diatur Pasal 8 UU Kementerian Negara.

Dilihat dari sudut ini, jelaslah bahwa Perpres 60/2012 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Kalau Pepres ini dujui secara formil dan materil ke Mahkamah Agung, kiranya terdapat cukup alasan bagi MA untuk membatalkan Perpres ini.

Presiden SBY dan para legal drafternya nampak gagal memahami makna Pasal 10 UU Kementerian Negara, dikaitkan dengan tugas pokok kementerian dan struktur organisasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 undang-undang tersebut. Keberadaan Wamen yang tugasnya terbatas hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, haruslah dirujuk pada Pasal 8, yakni apa sajakah tugas pokok kementerian tertentu yang dirasakan memerlukan penanganan secara khusus itu.

Secara lebih rinci, beban tugas kementerian tertentu terdapat dalam Orta (Organiasi dan Tata Laksana) Kementerian yang bersangkutan. Dari rincian itulah dapat dipilah-pilah mana beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian itu dan mana yang tidak.

Pada Kementerian Hukum dan HAM misalnya, terdapat beban kerja yang memerlukan penangan khusus yakni mempersiapkan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan perundang-undangan, serta beban mewakili Presiden membahas RUU dengan DPR. Maka Wamenkumham yang dilantik itu, tugasnya menangani bidang ini saja, bukan yang lain.

Menkumham tidak perlu menghabiskan sebagian besar waktunya di DPR, sehingga kurang waktu mengerjakan tugas-tugas lain. Tetapi, dengan Perpres No 60/2012, Wamenkumham bukan lagi berfungsi melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus, melainkan membantu Menkumham melaksanakan hampir semua tugas pokok kementerian. Bukan itu maksud ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara.

Tugas Wamen dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara hampir sama dengan kedudukan Menteri Muda sejak Kabinet Amir Sjarifuddin sampai Kabinet Suharto, yakni membantu menteri untuk menangani tugas tertentu. Dr Daoed Joesoef misalnya menjadi Mendikbud dan Dr Abdul Gafur menjadi Menmud Pemuda dan Olah Raga. Tugas Gafur hanya menangani pemuda dan olahraga saja. Dia tidak membantu Daoed Joesoef menangani kurikulum SD atau pengadaan buku-buku di sekolah dan perguruan tinggi.

Demikian pula Menmud Sekkab Saadillah Mursyid yang membantu Mensesneg Moerdiono. Tugasnya jelas hanya menangani bidang-bidang tertentu yang memerlukan penanganan khusus, administrasi sidang kabinet dan penanganan laporan dan arahan Presiden kepada para menteri. Semua Menteri Muda, baik Kabinet Amir maupun Kabinet Suharto adalah anggota Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas tertentu itu, mereka berkoordinasi dengan menteri, namun bertanggungjawab kepada Presiden. Karena Presiden yang mengangkat Menteri Muda itu.

Wamen versi baru pasca putusan MK yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara, sebagaimana diatur Perpres No 60/2012 kembali mengalami ketidakjelasan.

Penjelasan yang dibatalkan itu mengatakan wamen itu adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Kalau Penjelasan Pasal 10 itu dipahami secara a-contrario, maka Wamen itu bukan pejabat karir, tetapi anggot kabinet. Namun Perpres 60/2012 menyatakan bahwa kedudukan Wamen bukan pejabat struktural, tetapi bukan pula anggota kabinet.

Anehnya, Wamen itu diangkat oleh Presiden tanpa usul Menteri, tetapi bertanggung jawab kepada Menteri. Kalau begitu, di mana kedudukan Wamen itu dalam struktur organisasi pemerintahan? Tidak jelas. Perpres 60/2012 hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Wamen, yang disebutkan dibawah hak Menteri, tetapi diatas jabatan struktural Ia.

Tapi Ini hanya soal teknis pembayaran gaji belaka yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Namun apa sesungguhnya kedudukan Wamen pasca Putusan MK, tetap gelap gulita!

Posted in Artikel , Hot | Minggu, 10 Juni 2012|By Unknown ViewPost